Kemendagri Dorong Pemkab Blitar Wujudkan Belanja Daerah Berorientasi Hasil

Blitar, Harian Investigasi -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mendorong Pemerintah...


Blitar, Harian Investigasi - 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran Tahun 2027 melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan program pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dorongan itu disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana, yang mewakili Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Iwan Kurniawan, saat menjadi narasumber dalam kegiatan High Level Learning Perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2026 di Hotel Orchardz Jayakarta.

Kegiatan yang diselenggarakan atas undangan Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda/Bappedalitbang, serta sejumlah kepala badan dan perangkat daerah.

Dalam pemaparannya, Rendy menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan arah kebijakan nasional, termasuk Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN).

Menurutnya, keselarasan tersebut penting agar setiap program dan kegiatan yang dirancang pemerintah daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya pencapaian target pembangunan nasional.

"Perencanaan tidak cukup berhenti pada dokumen dan penetapan anggaran, tetapi harus memastikan setiap rupiah belanja daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat," jelas Rendy, Senin (16/11/2026).

SIPD Jadi Instrumen Penguatan Tata Kelola Pembangunan

Lebih lanjut, Rendy menjelaskan bahwa pemanfaatan SIPD menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan daerah.

Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat pengambilan keputusan berdasarkan data realisasi anggaran dan capaian kinerja.

Ia juga menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan program.

Dengan evaluasi yang terukur, pemerintah daerah dapat segera melakukan perbaikan apabila ditemukan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Rendy mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi harus dilihat dari efektivitas pelaksanaan program serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Pemkab Blitar Diminta Perkuat Konsistensi Perencanaan 2027

Memasuki persiapan Tahun Anggaran 2027, Pemkab Blitar diharapkan menjaga kesinambungan dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain keselarasan dokumen, setiap program prioritas juga perlu dilengkapi indikator kinerja yang jelas, target yang realistis, serta alokasi anggaran yang berorientasi pada hasil.

Menurut Rendy, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan efektif dan efisien.

Sinergi antara Bappeda/Bappedalitbang, perangkat daerah pengelola keuangan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana program harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

"Perencanaan yang baik harus diwujudkan dalam anggaran yang tepat, pelaksanaan yang terukur, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat," pungkas Rendy.

Melalui penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD, Kemendagri berharap Pemkab Blitar dapat meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan daerah pada 2027. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Anisah Kurniasih

Related

Umum 1432909374750206857

Terkini

Populer

Comments

item