Pemerintah Siapkan Reformasi Adminduk, NIK Diarahkan Jadi Identitas Tunggal Nasional

Jakarta, Harian Investigasi -  Pemerintah memperkuat langkah reformasi administrasi kependudukan dengan mendorong pembaruan landasan hukum m...


Jakarta, Harian Investigasi -
 Pemerintah memperkuat langkah reformasi administrasi kependudukan dengan mendorong pembaruan landasan hukum melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan. Regulasi baru ini diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya sistem identitas nasional yang terintegrasi, aman, serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik di era digital.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembaruan regulasi administrasi kependudukan merupakan kebutuhan mendesak seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan pertukaran data antarlembaga pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI untuk membahas RUU Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi inisiatif pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI dalam mendorong penyusunan regulasi tersebut.

Menurut Tito, sistem administrasi kependudukan ke depan tidak hanya dituntut mampu mencatat identitas penduduk, tetapi juga harus menjadi bagian penting dalam mendukung integrasi pelayanan pemerintahan. Karena itu, pengaturan mengenai teknologi informasi, mobilitas penduduk, integrasi data, dan pelindungan data pribadi perlu diperkuat secara menyeluruh.

Salah satu agenda utama yang diusulkan pemerintah adalah memperkuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Melalui kebijakan ini, NIK diharapkan menjadi identitas utama masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik sehingga proses verifikasi tidak lagi mengharuskan penduduk menggunakan beragam nomor identitas.

Namun, penguatan identitas tunggal tersebut harus diikuti dengan sistem pertukaran data yang terstandar. Tito menjelaskan bahwa interoperabilitas antarsistem kementerian dan lembaga tidak boleh hanya berorientasi pada konektivitas teknologi, tetapi juga harus memperhatikan mekanisme akses, prosedur, keamanan informasi, serta batasan penggunaan data.

Ia menegaskan, integrasi data nasional bukan berarti seluruh data sektoral harus disatukan dalam satu pangkalan data. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data yang dikelola berdasarkan tugas dan kewenangannya.

“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat keamanan informasi, pemerintah juga mengusulkan agar pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi hanya untuk kepentingan verifikasi dan validasi. Setiap lembaga yang memperoleh akses wajib menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan keakuratan data serta dilarang menyimpan, menyebarluaskan, maupun memperjualbelikan data yang telah diakses kepada pihak lain.

Transformasi pelayanan juga diarahkan melalui penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemerintah memandang IKD sebagai bagian dari sistem informasi kependudukan yang merepresentasikan KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya, bukan sekadar aplikasi digital pada telepon seluler.

Di sisi kelembagaan, Tito menyoroti perlunya pengaturan pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab sehingga pelaksanaan administrasi kependudukan dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi.

Meski demikian, pemerintah memastikan transformasi digital tidak boleh mengesampingkan masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses teknologi. Penduduk yang tidak memiliki perangkat elektronik, mengalami kendala jaringan internet, maupun belum memiliki kecakapan digital tetap harus memperoleh pelayanan administrasi kependudukan melalui jalur pelayanan yang tersedia.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah menilai mekanisme penerbitan kembali dokumen identitas perlu diperkuat agar penduduk yang kehilangan dokumen akibat banjir maupun bencana lainnya tidak mengalami hambatan dalam memperoleh pelayanan dasar.

Tito mengungkapkan, pengalaman penanganan bencana di tiga provinsi dan 53 kabupaten di Sumatera, serta bencana di Flores, menunjukkan pentingnya ketersediaan basis data kependudukan yang tersimpan secara digital. Ketika dokumen fisik masyarakat hanyut atau rusak, data yang tersimpan di server Kementerian Dalam Negeri dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penerbitan dokumen pengganti.

“Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Dalam proses pembahasan RUU tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah menugaskan Mendagri bersama sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah. Mereka terdiri atas Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Pembaruan RUU Administrasi Kependudukan ini diharapkan tidak sekadar menghasilkan penyesuaian aturan, tetapi juga mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola identitas penduduk nasional. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, perlindungan data yang kuat, dan pelayanan yang inklusif, administrasi kependudukan diharapkan mampu menjadi penopang utama transformasi pelayanan publik di Indonesia.

Mira Rahayu

Related

Nasional 2242941097099734208

Terkini

Populer

Comments

item