Satgas PKH Tertibkan Kawasan Hutan di Riau, PT GSL dan PT RAPP Jadi Sasaran Penindakan
Riau, Harian Investigasi ~ Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memperkuat langkah penegakan hukum terhada...
Riau, Harian Investigasi ~ Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memperkuat langkah penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Pada Jumat (20/11/2026), Satgas PKH melakukan penertiban terhadap dua kawasan yang terafiliasi dengan PT GSL dan PT RAPP di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, menindak pelanggaran perizinan, serta memulihkan fungsi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PT GSL Diduga Terkait Perambahan Hutan untuk Perkebunan Sawit
Penertiban pertama dilakukan terhadap pabrik kelapa sawit nonkebun PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan tersebut terindikasi melakukan pembelian dan pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diduga berasal dari perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, keberadaan pabrik tersebut diduga turut mendorong meningkatnya aktivitas perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas kondisi tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 42 hektare.
Selanjutnya, permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut direkomendasikan untuk ditolak. Area dimaksud juga akan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH sebagai bagian dari langkah pemerintah menjaga dan memulihkan kawasan hutan.
Izin PT RAPP Dicabut, Temuan Pelanggaran Jadi Dasar Penindakan
Pada saat yang sama, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT RAPP di Kabupaten Pelalawan. Perusahaan tersebut memiliki luas areal kerja sekitar 338.536 hektare dan telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran di dalam areal perizinan, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, pembukaan lahan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat Gajah Sumatera.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat Taman Nasional Tesso Nilo merupakan salah satu kawasan penting bagi keberlangsungan ekosistem dan habitat satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Sementara itu, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Satgas PKH Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum
Penertiban terhadap kawasan yang terafiliasi dengan PT GSL dan PT RAPP menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap pemanfaatan kawasan hutan.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha di kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta bertanggung jawab atas dampak aktivitas usahanya.
Melalui Satgas PKH, pemerintah terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga aset negara, mengembalikan fungsi kawasan hutan, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai peruntukannya.
Ke depan, Satgas PKH berkomitmen melanjutkan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Upaya ini diharapkan tidak hanya menghentikan aktivitas yang melanggar ketentuan, tetapi juga mempercepat pemulihan lingkungan, mencegah kerusakan hutan yang lebih luas, melindungi keanekaragaman hayati, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Red
