Penantian 18 Tahun, Nasir Djamil Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR
foto dok istimewa Jakarta, Harian Investigasi ~ Harapan masyarakat terhadap hadirnya regulasi yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi ...
Jakarta, Harian Investigasi ~ Harapan masyarakat terhadap hadirnya regulasi yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi memasuki babak penting. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya memperoleh persetujuan seluruh fraksi di DPR RI untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyebut kesepakatan tersebut sebagai wujud komitmen bersama antara lembaga legislatif dan pemerintah dalam menghadirkan instrumen hukum yang telah dinantikan masyarakat selama kurang lebih 18 tahun.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (18/11/2026), Nasir menegaskan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui RUU tersebut untuk dibawa ke tahap pembicaraan tingkat II guna memperoleh pengesahan menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR RI.
"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Nasir.
Menurutnya, persetujuan seluruh fraksi harus menjadi komitmen kelembagaan yang diwujudkan melalui penyelesaian tahapan legislasi hingga pengesahan. Ia mengingatkan bahwa kesepakatan yang telah dibangun tidak boleh berhenti sebatas pernyataan politik, melainkan harus menghasilkan kepastian hukum yang dapat dirasakan masyarakat.
Nasir juga menekankan bahwa komitmen pimpinan DPR dalam proses tersebut merupakan representasi sikap institusi, bukan kepentingan atau keputusan pribadi.
"Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional," ujarnya.
Ia berharap perkembangan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia, mengingat pembahasan regulasi mengenai perampasan aset telah berlangsung sangat panjang dan menjadi salah satu harapan dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat," sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nasir turut menyampaikan apresiasi kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan masukan dan perhatian terhadap proses penyusunan RUU Perampasan Aset.
Ia menilai keterlibatan publik merupakan bagian penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada pemerintah, panitia kerja (Panja), tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang terus mengikuti dan mengawal perkembangan pembahasan regulasi tersebut.
Nasir menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan tidak ada agenda yang sengaja disembunyikan dari masyarakat.
"Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati. Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Saat meminta persetujuan peserta rapat, Dasco menanyakan apakah rancangan undang-undang tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
"Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab seluruh peserta rapat.
Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset. Selanjutnya, pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna menjadi tahapan yang dinantikan untuk menentukan pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.
Dengan adanya kesepakatan seluruh fraksi, publik kini menaruh harapan agar proses legislasi dapat diselesaikan secara konsisten, transparan, dan tetap memperhatikan prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara.
Kehadiran regulasi perampasan aset diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana sekaligus meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Red
