UMP DKI Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Pramono Anung Tetapkan Rp6,13 Juta
Jakarta, Harian Investigasi - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Kebija...
Jakarta, Harian Investigasi - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Kebijakan yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut menetapkan kenaikan upah sebesar 7,1 persen atau Rp407.065 dibandingkan UMP tahun 2026 yang mencapai Rp5.729.876.
Penetapan tersebut diumumkan Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2027.
Pramono menjelaskan, besaran UMP ditetapkan setelah melalui serangkaian pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Hasil pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai besaran upah minimum dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun keberlangsungan dunia usaha.
Menurutnya, kenaikan UMP 2027 sebesar 7,1 persen lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,1 persen.
Ia menegaskan, kebijakan pengupahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujar Pramono.
Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa proses pembahasan UMP 2027 berlangsung selama tiga hari. Pembahasan dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
Meskipun batas akhir penetapan UMP dijadwalkan pada Sabtu (21/11/2026), seluruh proses pembahasan berhasil dirampungkan satu hari lebih awal melalui komunikasi dan keterlibatan para pihak terkait.
Pramono menyampaikan apresiasi atas keterlibatan unsur buruh dan pengusaha yang telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan tersebut.
Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menjadi penghubung berbagai kepentingan dalam menentukan kebijakan pengupahan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan pekerja tetap dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan aktivitas usaha di Jakarta.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," tuturnya.
Dengan ditetapkannya UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, kebijakan pengupahan di Ibu Kota diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja sekaligus mempertahankan iklim usaha yang kondusif.
Maria Yuria
