Jakarta, Harian Investigasi - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman langsung menyiapkan sejumlah agenda strategis setelah resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian awal Dudung, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, hingga penanganan situasi keamanan di Papua.
Dudung menyampaikan komitmen tersebut seusai serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10/2026). Ia mengatakan arahan Presiden menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas barunya, khususnya untuk memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap kondusif.
“Sebagai pejabat baru Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tentunya banyak tugas yang akan lebih menantang ke depan. Saya sudah mendapat arahan dari Presiden agar situasi ke depan semakin kondusif, baik situasi politik maupun keamanan,” ujar Dudung.
Karhutla Jadi Agenda Terdekat
Dudung menyebut penanganan karhutla menjadi salah satu pekerjaan yang akan segera ditindaklanjuti. Ia berencana menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum turun langsung ke wilayah yang terdampak.
Menurut Dudung, prioritas tersebut merupakan salah satu pesan yang disampaikan Djamari Chaniago dalam proses serah terima jabatan.
“Pak Djamari, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, tadi menyampaikan kepada saya bahwa yang menjadi prioritas dalam waktu dekat adalah karhutla. Karena itu, dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian terkait dan sesegera mungkin meninjau ke lokasi,” katanya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi persoalan karhutla sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terpadu.
Stabilitas Politik Jadi Perhatian
Selain isu lingkungan dan bencana, Dudung menempatkan stabilitas politik nasional sebagai bagian penting dari agenda kerjanya.
Ia mengingatkan agar dinamika politik tetap dikelola dalam koridor hukum. Menurutnya, seluruh pihak perlu menjaga keutuhan dan persatuan bangsa agar perkembangan politik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Dudung juga menekankan pentingnya menghormati keputusan lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai bagian dari mekanisme hukum yang berlaku.
“Kita tetap jaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial dan berpotensi memperkeruh situasi.
Dudung mengatakan koordinasi akan dilakukan dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Ia juga berencana membangun komunikasi dengan para pimpinan partai politik untuk menjaga situasi politik tetap terkendali.
Papua Kedepankan Pendekatan Persuasif
Persoalan keamanan di Papua juga masuk dalam agenda strategis yang akan ditangani Dudung.
Berbeda dengan pendekatan yang mengedepankan tindakan kekerasan, Dudung menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua.
Pendekatan tersebut mencakup upaya merebut hati rakyat, pendekatan kultural, serta pembinaan teritorial.
Menurut Dudung, strategi tersebut sejalan dengan arahan Presiden dan Panglima TNI yang mendorong penguatan operasi teritorial di Papua.
“Pendekatan kepada hati, merebut hati rakyat, kemudian operasi teritorial juga lebih dikedepankan. Tidak melaksanakan operasi-operasi dengan kekerasan, itu hanya sasaran-sasaran tertentu saja,” katanya.
Ia menambahkan pendekatan kultural dan pembinaan teritorial akan menjadi bagian penting dalam penanganan situasi keamanan di wilayah Papua.
“Pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan merebut hati rakyat, pembinaan teritorial ini yang menjadi prioritas,” lanjutnya.
Sinergi Lintas Lembaga Diperkuat
Dudung menegaskan berbagai agenda tersebut tidak dapat ditangani oleh satu institusi secara sendiri-sendiri. Karena itu, koordinasi dan sinergi antarkementerian serta lembaga akan menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas Kemenko Polkam.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional sekaligus memastikan berbagai persoalan strategis dapat ditangani secara terukur dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Djamari Chaniago menyampaikan ucapan selamat kepada Dudung yang kini melanjutkan kepemimpinan di Kemenko Polkam.
Dalam kesempatan tersebut, Djamari juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat dan pegawai Kemenko Polkam yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama menjabat sebagai Menko Polkam periode 2025–2026.
“Selamat melaksanakan tugas. Saya hanya bisa menyampaikan doa, semoga tugas Menko Polkam yang cukup besar, luas, dan berat bisa Pak Dudung selesaikan, dan saya yakin Bapak bisa,” ujar Djamari.
Serah terima jabatan dan lepas sambut tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, serta jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenko Polkam.
Dengan dimulainya kepemimpinan baru, Kemenko Polkam kini menghadapi sejumlah agenda strategis yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari penanganan karhutla dan stabilitas politik hingga penguatan pendekatan keamanan di Papua.
Red
