Jakarta, Harian Investigasi - Pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki fase penting. Hingga Senin (5/10/2026), seluruh jaringan jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali berfungsi 100 persen.
Capaian itu menjadi pijakan pemerintah untuk mengalihkan fokus pemulihan ke jaringan jalan dan jembatan daerah yang masih mengalami kerusakan. Infrastruktur daerah menjadi perhatian berikutnya karena keberadaannya berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan, serta pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Amran, mengatakan perkembangan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Pascabencana Alam Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (5/10/2026).
“Untuk infrastruktur jalan nasional dan jembatan nasional itu sudah 100 persen hingga hari ini,” ujar Amran.
Jalan Daerah Masih Jadi Prioritas
Setelah konektivitas pada jaringan nasional kembali pulih sepenuhnya, pemerintah kini mengejar penyelesaian ruas jalan daerah yang terdampak bencana.
Berdasarkan data Satgas PRR, pemulihan jalan daerah di Aceh telah mencapai 94,20 persen. Di Sumatera Utara, progresnya mencapai 98,53 persen, sedangkan Sumatera Barat berada pada angka 83,23 persen.
Progres pemulihan jembatan daerah masih lebih beragam. Di Aceh, pengerjaan telah mencapai 58,93 persen, Sumatera Utara 93,98 persen, dan Sumatera Barat 59,50 persen.
“Jembatan daerah ini berprogres dan akan terus diupayakan hingga tuntas secepatnya,” kata Amran, yang juga menjabat Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Untuk mempercepat pembukaan akses di sejumlah titik yang terdampak kerusakan berat, pembangunan jembatan Bailey turut dilakukan dengan dukungan TNI Angkatan Darat dan Polri.
Jembatan sementara tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan konektivitas masyarakat sembari proses pemulihan infrastruktur permanen berjalan.
Huntara Hampir Seluruhnya Rampung
Pemulihan pascabencana tidak hanya menyasar akses transportasi. Pemerintah juga mempercepat penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat yang kehilangan atau tidak dapat menempati rumah akibat bencana.
Satgas PRR mencatat, dari target pembangunan 57.027 unit hunian tetap (huntap), sebanyak 2.085 unit telah selesai dibangun hingga 5 Oktober 2026.
Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) hampir sepenuhnya rampung. Dari target 20.803 unit, sebanyak 20.770 unit atau sekitar 99,84 persen telah selesai.
Amran menjelaskan, pembangunan huntap membutuhkan rangkaian tahapan yang lebih panjang, mulai dari penyiapan lahan, perencanaan, hingga pembangunan fisik. Karena itu, prosesnya dilakukan secara bertahap sembari terus dikawal pemerintah.
“Capaian ini terus ditingkatkan karena masyarakat membutuhkan kepastian tempat tinggal tentunya, dan kita berharap bahwa ini akan selesai tepat pada waktu yang ditentukan,” ujarnya.
Sekolah dan Fasilitas Kesehatan Kembali Berfungsi
Pemulihan layanan dasar masyarakat juga menunjukkan perkembangan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah terdampak tercatat telah berfungsi secara fungsional 100 persen.
Untuk rumah ibadah, dari total 1.593 unit yang terdampak, sebanyak 1.558 unit telah kembali beroperasi. Sementara itu, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 490 lembaga pendidikan keagamaan masih terus berlangsung.
Sejumlah kebutuhan dasar lainnya juga telah kembali normal. Layanan listrik, operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta akses internet di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat telah berfungsi 100 persen.
Pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam mengembalikan aktivitas masyarakat, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami gangguan akibat kerusakan infrastruktur.
Normalisasi Sungai untuk Cegah Risiko Berulang
Selain membangun kembali infrastruktur yang rusak, pemerintah juga melakukan normalisasi sungai dan muara.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kondisi aliran air sekaligus mengurangi potensi risiko bencana lanjutan di wilayah terdampak.
Dengan demikian, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.
Pemerintah Kejar Penyelesaian Seluruh Pemulihan
Satgas PRR memastikan pekerjaan belum berhenti meski sejumlah indikator pemulihan telah mencapai tingkat tinggi.
Jaringan jalan dan jembatan nasional yang telah pulih 100 persen menjadi modal penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Selanjutnya, pemerintah mengejar penyelesaian jaringan jalan dan jembatan daerah, hunian tetap, serta sejumlah proyek rehabilitasi lainnya.
Percepatan tersebut diarahkan untuk mengembalikan mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, memastikan ketersediaan tempat tinggal yang layak, dan memulihkan layanan dasar di wilayah terdampak.
Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Pemulihan pun kini bergerak dari sekadar membuka kembali akses yang terputus menuju upaya membangun kembali kehidupan masyarakat secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Red
